Pemulihan Ekonomi Indonesia Melalui Indonesia Fintech Summit
Rabu, 23 November 2022 - 22:30 WIB
Layanan keuangan digital atau financial technology (fintech) dipercaya bisa mendorong akselerasi pemulihan ekonomi pascapandemi. Foto/Shutterstock
JAKARTA - Pemulihan Ekonomi Indonesia Melalui Indonesia Fintech Summit
Ekonomi dunia saat initengah dihadapkan pada berbagai tantangan global yang tidak mudah. Selain pandemi, terdapat ancaman krisis iklim dan digital teknologi.
Cukup banyak perusahaan digital yang perlu menyesuaikan diri karena teknologi digital yang masih terus berkembang dan mampu mengubah kehidupan masyarakat.Saat ini, ekonomidigital Indonesia diperkirakan tumbuh hingga USD130 miliar pada 2025 dan salah satunya dipengaruhi oleh adopsi layanan keuangan digital.
Dengan pergerakan yang menunjukkan peningkatan signifikan, layanan keuangan digital atau financial technology(fintech) dipercaya mampu mendorong akselerasi pemulihan ekonomi pasca pandemi.
Sebagai langkah bersama untuk memperkuat industrifintech Tanah Air, pemerintah bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) serta asosiasi dan pelaku-pelaku industri kembali memperkuat sinergi melalui Indonesia Fintech Summit (IFS).
Indonesia Fintech Summit (IFS) keempatadalah program unggulan Bulan Fintech Nasional/National Fintech Month (BFN) 2022 yang bertujuan untuk mempertemukan para pendiri fintech lokal dan internasional, regulator, lembaga keuangan, investor, akademisi, dan pemangku kepentingan utama lainnya untuk membahas topik industri dan peraturan terkini. Juga mengembangkan jejaring, serta merumuskan strategi atau aksi advokasi guna mempercepat digitalisasi pada industri jasa keuangan.
Tujuan lainnya adalah mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional. Kegiatan ini secara konsisten diselenggarakan oleh regulator dan asosiasi industri sejak 2019. Program ini juga didukung oleh berbagai instansi/kementerian lembaga, asosiasi industri dalam ekosistem layanan keuangan digital, serta mitra-mitra internasional seperti World Bank Group, Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF), serta Asian Development Bank.
Asosiasi Fintech Indonesia atau AFTECH merasa sangat berbangga dapat kembali menyelenggarakan IFS yang diharapkan mampu mengoptimalkan dampak positif kepada sektor jasa keuangan, seperti terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kestabilan sistem keuangan pada masa mendatang. Hal ini dapat diraih dengan mengimplementasikan keseimbangan antara inovasi, pertumbuhan, dan perlindungan konsumen.
Dalam penyelenggaran IFS tahun ini, BI bersama AFTECH dan OJK mengangkat berbagai tema yang masih sejalan dengan topik pada Presidensi G20 Indonesia. Presidensi G20 Indonesia mengangkat pengembangan pembayaran lintas negara (cross-border payment) sebagai salah satu agenda prioritas. Dalam mewujudkan pembayaran lintas negara, interoperabilitas yang dicapai melalui kerja sama lintas batas internasional perlu diperkuat di tengah peningkatan digitalisasi ekonomi dan keuangan.
Kerja sama lintas batas internasional dapat melalui percepatan digitalisasi menuju inklusi ekonomi-keuangan, remitansi, perdagangan ritel, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengan atau UMKM.
Penyelenggaraan IFS 2022 juga didukung oleh OJK sebagai bentuk komitmen penguatan tata kelola dan infrastruktur yang dibutuhkan seiring dengan melesatnya pertumbuhanfintech.Selain itu penguatansektor keuangan digital ini dapat dilihat dari segi sisi penawaran (supply)dan permintaan (demand).
Di sisi penawaran,saat ini OJK berkolaborasi dengan seluruh elemen ekosistem keuangan digital tengah mempersiapkan infrastruktur seperti Electronic-Know Your Customer (e-KYC), tanda tangan elektronik, dan digital ID. Juga perangkat keamanan siber yang diyakini mampu meningkatkan tata kelola dan tingkat keamanan dalam bertransaksi melalui layanan dan produk keuangan digital.
Di sisi permintaan,masyarakat juga harus disiapkan dengan literasi keuangan digital yang memadai sehingga masyarakat paham akan risiko-risiko dalam bertransaksi melalui produk dan layanan keuangan digital. Diharapkan IFS dan BFN pada kesempatan ini bisa menghasilkan gagasan-gagasan signifikan, khususnya untuk mengoptimalkan potensi industrifintechyang berasal dari kebutuhan riil masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti menyampaikan strategi BI dalam mengarahkan digitalisasi sistem pembayaran untuk mendukung ekonomi keuangan digital melalui Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025. Blueprint tersebut memperkenalkan Quick Response Code Indonesia Standard atau QRIS sejak 2019 untuk meningkatkan akses pembayaran kepada UMKM.
Kini QRIS semakin berkembang dengan perluasan target pengguna melalui kenaikan limit dan implementasi QRIS lintas negara (cross border). Dalam waktu dekat akan dilaksanakan penandatanganan MoU dengan 4 negara ASEAN untuk mendukung gagasan ini sekaligus menjadi aksi konkrit Presidensi G20 2022.
Selain QRIS, terdapat layanan BI-FAST pada lebih dari 77 bank peserta untuk memperkuat transaksi ritel sebagai salah satu strategi BI dalam digitalisasi sistem pembayaran Indonesia. BI juga memperkuat infrastruktur sistem pembayaran dengan prinsip Integrated, Interoperable, dan Interconnected (3I), serta melakukan reformasi regulasi yang lebih kuat.
GenBI
I Kadek Risky Bimantara
Universitas Udayana
Ekonomi dunia saat initengah dihadapkan pada berbagai tantangan global yang tidak mudah. Selain pandemi, terdapat ancaman krisis iklim dan digital teknologi.
Cukup banyak perusahaan digital yang perlu menyesuaikan diri karena teknologi digital yang masih terus berkembang dan mampu mengubah kehidupan masyarakat.Saat ini, ekonomidigital Indonesia diperkirakan tumbuh hingga USD130 miliar pada 2025 dan salah satunya dipengaruhi oleh adopsi layanan keuangan digital.
Dengan pergerakan yang menunjukkan peningkatan signifikan, layanan keuangan digital atau financial technology(fintech) dipercaya mampu mendorong akselerasi pemulihan ekonomi pasca pandemi.
Sebagai langkah bersama untuk memperkuat industrifintech Tanah Air, pemerintah bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) serta asosiasi dan pelaku-pelaku industri kembali memperkuat sinergi melalui Indonesia Fintech Summit (IFS).
Indonesia Fintech Summit (IFS) keempatadalah program unggulan Bulan Fintech Nasional/National Fintech Month (BFN) 2022 yang bertujuan untuk mempertemukan para pendiri fintech lokal dan internasional, regulator, lembaga keuangan, investor, akademisi, dan pemangku kepentingan utama lainnya untuk membahas topik industri dan peraturan terkini. Juga mengembangkan jejaring, serta merumuskan strategi atau aksi advokasi guna mempercepat digitalisasi pada industri jasa keuangan.
Tujuan lainnya adalah mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional. Kegiatan ini secara konsisten diselenggarakan oleh regulator dan asosiasi industri sejak 2019. Program ini juga didukung oleh berbagai instansi/kementerian lembaga, asosiasi industri dalam ekosistem layanan keuangan digital, serta mitra-mitra internasional seperti World Bank Group, Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF), serta Asian Development Bank.
Asosiasi Fintech Indonesia atau AFTECH merasa sangat berbangga dapat kembali menyelenggarakan IFS yang diharapkan mampu mengoptimalkan dampak positif kepada sektor jasa keuangan, seperti terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kestabilan sistem keuangan pada masa mendatang. Hal ini dapat diraih dengan mengimplementasikan keseimbangan antara inovasi, pertumbuhan, dan perlindungan konsumen.
Dalam penyelenggaran IFS tahun ini, BI bersama AFTECH dan OJK mengangkat berbagai tema yang masih sejalan dengan topik pada Presidensi G20 Indonesia. Presidensi G20 Indonesia mengangkat pengembangan pembayaran lintas negara (cross-border payment) sebagai salah satu agenda prioritas. Dalam mewujudkan pembayaran lintas negara, interoperabilitas yang dicapai melalui kerja sama lintas batas internasional perlu diperkuat di tengah peningkatan digitalisasi ekonomi dan keuangan.
Kerja sama lintas batas internasional dapat melalui percepatan digitalisasi menuju inklusi ekonomi-keuangan, remitansi, perdagangan ritel, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengan atau UMKM.
Penyelenggaraan IFS 2022 juga didukung oleh OJK sebagai bentuk komitmen penguatan tata kelola dan infrastruktur yang dibutuhkan seiring dengan melesatnya pertumbuhanfintech.Selain itu penguatansektor keuangan digital ini dapat dilihat dari segi sisi penawaran (supply)dan permintaan (demand).
Di sisi penawaran,saat ini OJK berkolaborasi dengan seluruh elemen ekosistem keuangan digital tengah mempersiapkan infrastruktur seperti Electronic-Know Your Customer (e-KYC), tanda tangan elektronik, dan digital ID. Juga perangkat keamanan siber yang diyakini mampu meningkatkan tata kelola dan tingkat keamanan dalam bertransaksi melalui layanan dan produk keuangan digital.
Di sisi permintaan,masyarakat juga harus disiapkan dengan literasi keuangan digital yang memadai sehingga masyarakat paham akan risiko-risiko dalam bertransaksi melalui produk dan layanan keuangan digital. Diharapkan IFS dan BFN pada kesempatan ini bisa menghasilkan gagasan-gagasan signifikan, khususnya untuk mengoptimalkan potensi industrifintechyang berasal dari kebutuhan riil masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti menyampaikan strategi BI dalam mengarahkan digitalisasi sistem pembayaran untuk mendukung ekonomi keuangan digital melalui Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025. Blueprint tersebut memperkenalkan Quick Response Code Indonesia Standard atau QRIS sejak 2019 untuk meningkatkan akses pembayaran kepada UMKM.
Kini QRIS semakin berkembang dengan perluasan target pengguna melalui kenaikan limit dan implementasi QRIS lintas negara (cross border). Dalam waktu dekat akan dilaksanakan penandatanganan MoU dengan 4 negara ASEAN untuk mendukung gagasan ini sekaligus menjadi aksi konkrit Presidensi G20 2022.
Selain QRIS, terdapat layanan BI-FAST pada lebih dari 77 bank peserta untuk memperkuat transaksi ritel sebagai salah satu strategi BI dalam digitalisasi sistem pembayaran Indonesia. BI juga memperkuat infrastruktur sistem pembayaran dengan prinsip Integrated, Interoperable, dan Interconnected (3I), serta melakukan reformasi regulasi yang lebih kuat.
GenBI
I Kadek Risky Bimantara
Universitas Udayana
(ita)
tulis komentar anda